E-commerce saat ini memang menjadi salah satu topik yang tidak habis-habisnya untuk dibahas di khalayak umum. Dimana hal ini diakibatkan oleh banyaknya toko-toko online di sosial media yang kini sudah beroperasi begitu lama, dan sudah memiliki pelanggan yang jumlahnya tidak sedikit. Bukan hanya itu, berbagai aplikasi penyedia toko yang menyuguhkan berbagi kebutuhan manusia sehari-harinya, menjadi salah satu pertimbangan undang-undang peraturan untuk masalah e-commerce ini. Mengingat Indonesia sebelumnya belum memiliki peraturan mengenai hal tersebut dalam undang-undang.

Lalu, Apa Saja Sih Poin-Poin Yang Ada Di Peraturan Tersebut?

Kita ketahui bahwasanya usaha seperti membuka toko online, atau sebuah penyedia toko online yang sudah banyak sekali kita ketahui. Dan karena hal itulah menjadi salah satu hal yang harus membutuhkan sebuah peraturan untuk bisa berjalan dengan sebenarnya, dan lainnya. Oleh karenanya ada beberapa hal atau poin yang diberikan dalam peraturan ini:

  • Untuk penyedia sendiri

Dimana disini penyedia market place seperti Tokopedia, Shoppee, dan lainnya harus memiliki NPWP yang mana harus dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini sudah diatur dan sudah beroperasi pada tahun 2018 lalu pada tanggal 1 April.

  • Melaporkan PPN dan PPH 1

Dimana seorang penyedia market place harus melaporkan PPN serta PPH-nya pada pedagang serta penyedia jasa yang mereka pakai. Dalam hal ini pelaporannya berkaitan pada kegiatan pemungutan PPN, mengalkulasikan dan menyetor PPN tersebut, hal ini menyangkut dengan penyediaan barang, dan lainnya.

  • Melaporkan PPN dan PPH 2

Hal ini juga harus dilakukan, dimana yang bersangkutan harus membuat sebuah laporan berupa pemungutan, penyetoran dan lainnya, serta pelaporan PPN serta PPH yang ada, untuk penyedia dari Marketplace. Hal ini menyangkut kaitannya dengan penjualan barang yang dimiliki oleh platform Marketplace tersebut.

  • Melaksanakan tutup buku atau rekapitulasi setiap tahun

Dimana hal ini dilakukan oleh pedangan yang mana menggunakan platform tersebut untuk menjual barang mereka. Dan mereka harus melakukan rekapitulasi. Yang mana terkait dengan penjualan di bulan tersebut, tersisa berapa, dan barang yang terjual berjumlah berapa.

Lalu, Adakah Peraturan Lainnya Untuk Masalah E-Commerce Tersebut?

Karena hal ini menyangkut dua pihak yang mana sama-sama berada dalam satu platform marketplace tersebut. Maka ada sebuah poin-pon tersendiri untuk pihak selanjutnya, dimana dalam peraturan tersebut, mereka harus menaati dan harus melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa poinnya ialah:

  • Untuk penyedia serta pedagang

Yang mana dalam hal ini mereka merupakan salah satu pihak yang menawarkan dagangannya disana. Mereka harus memberikan nomor NPWP mereka kepada penyedia atau pihak dari marketplace tersebut. Dan harus benar dan valid.

  • Mendaftar untuk NPWP

Dimana para pedagang atau penyedia jasa belum memiliki nomor NPWP, maka diwajibkan untuk mereka mendaftar diri mereka untuk mendapatkan nomor NPWP yang mana harus mereka miliki. Sehingga mereka tidak kesusahan dalam menyetorkan nomor NPWP mereka kepada pihak marketplace tersebut.

  • Menyetor PPH pada pihak marketplce

Dimana untuk akhir dari tarif PPh sendiri sebesar kurang lebih 0,5% dari omzet yang dihasilkan dalam setahunnya. Untuk omzetnya sendiri, harus kurang dari 5 miliar dalam satu tahun. Dan itu harus dilaksanakan dengan teliti, dan lainnya.

  • Menyetorkan PPN

Dimana dalam menyetorkan PPN sendiri jika pihak pedangan atau lainnya memiliki omzet lebih dari 4 miliar. Hal tersebut dihitung dalam jangkau waktu satu tahun, dan terus menerus jika berganti tahun. Dan hal tersebut harus dilakukan dengan teliti, dan lainnya. Sekian.